Musyawarah Kalurahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Wukirsari Kalurahan Wukirsari, 12 Agus

Administrator 12 Agustus 2022 11:07:36 WIB

Kalurahan Wukirsari, 12 Agustus 2022.

Pemerintah Kalurahan Wukirsari melaksanakan Musyawarah Kalurahan mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Aula Balai Kalurahan Wukirsari (12/08/22). Musykal DTKS ini bertujuan untuk menetapkan data sementara hasil dari Musyawarah Padukuhan yang telah dilaksanakan di 24 Padukuhan se-Kalurahan Wukirsari mulai tanggal 18 Juli sampai 03 Agustus tahun 2022. Kegiatan dihadiri oleh Pamong Wukirsari, Dukuh Se-Kalurahan Wukirsari serta perwakilan dari Lembaga Kalurahan.

Dalam sambutannya, Carik Wukirsari H. Ruswantoro, S.E., M.IP. mewakili Lurah Wukirsari menyampaikan jika data-data kesejahteraan sosial tersebut akan dipakai sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan lebih lanjut baik di Pemerintah Kalurahan, Pemerintah Kabupaten, Propinsi ataupun secara Nasional. Oleh sebab itu dari hasil musyawarah padukuhan nanti akan ditetapkan menjadi DTKS di tingkat Kalurahan.

Menurut Ruswantoro, tahun ini Kalurahan Wukirsari ada peningkatan kesejahteraan, hal ini ditandai dengan penurunan kemiskinan. Beliau juga menyampaikan pesan Lurah Wukirsari mengenai DTKS Data harus benar-benar valid, ada penurunan data kemiskinan dan dengan data ini dapat dipakai untuk kepentingan yang lebih luas. 

“Harapan kami semakin kedepan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial semakin baik dan semakin sempurna.” pungkas Carik Wukirsari.

Subekti selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kapanewon Cangkringan mengatakan bahwa musyawarah DTKS baik ditingkat dusun maupun kalurahan bukan menetapkan warga untuk mendapatkan bantuan dari program pemerintah, tetapi untuk mempetakan warga yang masuk di DTKS kemudian Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan warga yang menjadi keluarga miskin dan keluarga rentan miskin.

Subekti juga menjelaskan jika masyarakat yang masuk kedalam DTKS menjadi bukti atau identitas bahwa warga tersebut masuk kedalam kategori miskin maupun rentan miskin. Selanjutnya, Masyarakat yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial akan mudah dalam mengakses program-program Pemerintah sehingga nanti tidak semata-mata mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Sementara itu Ketua BPKal Wukirsari H. Tuyahmin, S.Ag. dalam sambutannya menjelaskan secara umum tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Jesejahteraan Sosial (PSKS).

Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar